Kompensasi DKI untuk Nelayan Terdampak Pagar Beton di Cilincing

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan sebuah proyek yang signifikan, yakni pembangunan pagar laut dari beton di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara. Proyek ini berpotensi menimbulkan dampak bagi nelayan setempat, sehingga pihak pemerintah berencana memberikan kompensasi untuk meringankan beban mereka.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat pesisir, terutama kepada nelayan yang bergantung pada sumber daya laut untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam upaya tersebut, akan ada serangkaian diskusi dengan nelayan yang terdampak untuk mendapatkan masukan yang konstruktif.

Inisiatif dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta akan memfasilitasi dialog antara nelayan dan pihak pemerintah. Kepala Dinas KPKP, Hasudungan Sidabalok, menyatakan bahwa langkah ini penting untuk merumuskan bentuk kompensasi yang tepat bagi nelayan yang terdampak langsung oleh pembangunan.

Pihak Dinas KPKP berkomitmen untuk memastikan bahwa semua nelayan terdampak akan terdata dengan baik. Itu dilakukan agar program kompensasi bisa tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan para nelayan.

Selain kompensasi, Pemprov juga menyiapkan berbagai program untuk mendukung nelayan. Salah satunya adalah dengan mendekatkan daerah penangkapan ikan dan melakukan perbaikan terhadap lingkungan perairan.

Pengaruh Pembangunan Pagar Laut pada Ekonomi Lokal

Pembangunan pagar laut diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap abrasi, tetapi juga berpotensi membangun pusat ekonomi di kawasan tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa proyek ini bisa menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi lokal.

Namu, di balik potensi positifnya, proyek ini juga memunculkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan nelayan. Mereka khawatir akses mereka ke daerah penangkapan ikan akan terganggu dan menurunkan pendapatan mereka.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk menjaga aktivitas nelayan di perairan sekitar tanggul yang dibangun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menemukan keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kepentingan Dialog dan Kerja Sama antara Nelayan dan Pemerintah

Kekuatan dari proyek ini terletak pada kolaborasi antara pihak pemerintah dan nelayan. Pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya antara Gubernur DKI Jakarta dan pihak pengembang, PT Karya Citra Nusantara, sangat penting dalam menetapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk melindungi hak-nelayan.

Pramono Anung juga mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial korporat (CSR) sebagai bagian dari dukungan terhadap nelayan terdampak. Hal ini diharapkan dapat meringankan dampak sosial-ekonomi dari proyek tersebut.

Dari sudut pandang nelayan, kehadiran CSR dari PT KCN bisa menjadi harapan baru untuk mendapatkan dukungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Ini menandakan bahwa dialog terbuka dan kolaborasi adalah kunci untuk menanggulangi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur di pesisir laut.

Related posts